Advertisement
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali meluangkan waktunya melongok Kota Depok. Dalam kunjungannya, orang nomor satu di Jabar tersebut mengajak Walikota Depok Supian Suri untuk melihat wilayah perbatasan antara Kota Depok dengan Jakarta.
Tidak cuma melihat-lihat, KDM juga mengajak Supian Suri turun dari kendaraan. Itu karena mantan Bupati Purwakarta tersebut melihat banyak tumpukan sampah di tugu yang menjadi penanda perbatasan wilayah.
KDM langsung menegur warga yang membuka usaha dekat di tugu perbatasan. Warga diminta untuk membersihkan sampah yang berserakan. "Kalau mau usaha di sini, dijaga dong kebersihannya," kata KDM seraya meminta salah satu warga mengambil sapu.
Sembari itu, KDM meminta agar Supian Suri menghadirkan Lurah dan Camat di wilayah itu. "Ini lurah dan camatnya nggak pernah ngontrol. Coba ditelepon suruh ke sini," pinta KDM.
Supian Suri pun langsung memenuhi permintaan KDM. Tapi sayang, usaha orang nomor satu di Kota Depok ini memanggil anak buahnya tidak menuai hasil. Panggilan melalui sambungan telepon tidak dijawab.
"Waduh, bagaimana ini, ada walikota telepon lurah nggak diangkat. Besok ganti aja dengan hansip," kelakar KDM.
Supian Suri sempat memberi alasan, kenapa Lurah Mekarsari dan Camat Cimanggis tidak menjawab panggilannya. "Mungkin masih rakor (rapat koordinasi)," kata SS yang langsung ditimpali KDM, "Lurah jangan kebanyakan rakor," tegasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Siswanto turut menyayangkan hal itu. Semestinya, lurah atau camat, bahkan kepala dinas tidak boleh menyepelekan panggilan walikota. "Ya ini sangat disayangkan. Apalagi peristiwa itu ditonton oleh publik," ujar Siswanto.
Politisi PKB ini sejak awal mengingatkan kepada seluruh anak buah Supian Suri dan Chandra Rahmansyah agar tidak berleha-leha. "Awal-awal walikota dan wakilnya dilantik, saya sudah sampaikan, jajaran Pemkot Depok tidak boleh santai-santai. Siapkan stamina buat mengimbangi kinerja pimpinannya," ujar Siswanto.
"Karena Pak Supian Suri dan Pak Chandra, tipikal pemimpin yang tidak mau diam di balik meja. Jadi anaknya buahnya harus bisa mengimbangi," sambungnya.
Lebih lanjut dikatakan, apapun alasannya (termasuk rakor) lurah dan camat, tidak memenuhi panggilan walikota tidak bisa dibenarkan. Sebab panggilan pimpinan juga kepentingan kinerja.
"Sekarang rakor buat apa? Kan buat menjalankan kinerja. Sedangkan walikota memanggil dalam rangkah bekerja juga. Jadi apapun alasannya tidak bisa dibenarkan," tandasnya.
Dengan kejadian itu, Siswanto pun meminta Walikota dan Wakil Walikota mengevaluasi kinerja anak buahnya. "Saya setuju dengan Pak Gubernur. Lurah, camat, kepala dinas jangan kebanyakan rakor. Turun ke lapangan. Bagi yang tidak bisa mohon dievaluasi," pungkas eks jurnalis ini.
